WTO: Globalisasi atau Gombalisasi

Siapapun yang baca artikel ini pasti mutlak butuh makan, sementara sumberdaya untuk menghasilkan makanan yang bersifat massal pastilah dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Nah, ketiga sumberdaya tersebut pastilah harus dikelola dengan baik oleh Negara agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Aspek ketahanan pangan sendiri pastilah dipengaruhi variabel swasembada pangan dan impor pangan. Jika impor pangan berlebih maka petani lokal pastilah protes karena harga komoditi yang dihasilkan akan murah. Sebaliknya apabila tidak ada impor pangan maka ada kemungkinan suatu Negara mengalami defisit sehingga harga suatu komoditas meningkat. Belum lagi terkait dengan daya beli masyarakat suatu Negara yang berfluktuasi terhadap kemampuan membeli kebutuhan pangan. Itupun terkait erat dengan unsur investasi, daya tukar uang, dan bunga bank. Pokoknya kalo mau dibikin rumus dijamin lebih ribet daripada aljabar deh!

WTO (World Trade Organization agreement) selama ini selalu gagal mencapai kata sepakat di antara negara-negara anggota. Jangankan pada Putaran Jenewa pada Juli 2008 lalu, bahkan ketika masih bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dibentuk pada tahun 1948 tersebut tidak pernah sekalipun menggulirkan kata sepakat. Masalah sebenarnya selalu berpuncak dari dua hal, yakni (1) masalah lalu lintas komoditas pangan, dan (2) masalah politik kepentingan antar anggota.

Bagi negara-negara berkembang, industri komoditas pangan merupakan aspek yang sangat penting untuk dipertahankan. Hal ini terjadi karena komposisi penduduk terbesar di negara berkembang pada umumnya bekerja di sektor pengolahan sumberdaya alam untuk menghasilkan pangan. Sehingga apabila jumlah impor semakin besar maka tingkat pengangguran akan semakin meningkat dan hal ini tentunya sangat berdampak negatif bagi negara tersebut. Begitu pula halnya dengan masyarakat di negara maju, meskipun sebagian besar masyarakatnya lebih banyak bekerja pada bidang jasa dan industri namun negara-negara maju sangat mengandalkan kestabilan produksi pangan nasional. Hal ini didasarkan bahwa stabilitas impor tidak selamanya dapat diandalkan, baik dari segi harga maupun ketersediaan komoditas. Contoh nyata dari sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Romawi di Eropa mengalami kelaparan ketika Romawi kehilangan kendali atas Kerajaan Mesir dimana Mesir merupakan pensuplai terbesar kebutuhan gandum. Hal yang sama juga tidak mau dialami oleh negara-negara maju, terutama negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Belum lagi masih banyaknya kebijakan dumping yang dilakukan oleh negara lain terhadap komoditas pangan yang diekspor.

Aspek nilai tawar menawar agar ekspor lebih tinggi daripada impor dan pentingnya ketahanan nasional bagi setiap negara membuat setiap perundingan WTO selalu mengalami jalan buntu. Setiap negara pada dasarnya ingin agar dapat menetapkan pajak yang tinggi dari setiap komoditas impor yang masuk untuk alasan meningkatkan neraca perdagangan dan melindungi petani lokal. Namun di saat yang sama, setiap negara menginginkan agar nilai ekspor dapat dipacu lebih tinggi dari impor, dan mengharapkan agar negara pengimpor menerapkan kebijakan tarif atau pajak impor yang rendah. Hal ini seperti sebuah lingkaran setan yang tidak berujung dan berbelit-belit.

Masalah kedua dari buntunya setiap putaran WTO adalah masih terjadinya jurang kepentingan antara kelompok negara-negara perekonomian maju dan perekonomian menengah-lemah. Walaupun jumlah negara berperekonomian maju hanya segelintir, yakni Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Canada dan Amerika Serikat, namun mereka menguasai hampir 90% kemakmuran dunia. Sedangkan 145 negara anggota lainnya, yang sebagian besar merupakan negara-negara berkembang, merupakan pemain kelas pinggir.

Meskipun asas dasar WTO adalah equality namun tidak dapat dimungkiri bahwa letak geografis, besarnya populasi, GDP, GNP, kekuatan militer, dan kebijakan nasional masing-masing negara berbeda dan hal inilah yang membuat ‘nilai politik’ setiap negara anggota tidak bisa sama. Pada dasarnya negara pun sama dengan individu yang punya ego dan ingin unggul dibanding lainnya. Negara-negara industri mempunyai kecenderungan agar negara lain tidak bisa setara dengan mereka sehingga negara-negara maju sering menakut-nakuti negara berkembang dengan teror divestasi, tingginya standar kualitas impor barang, dan lain sebagainya. Di sisi lain, negara-negara perekonomian menengah selalu berusaha agar mereka dimasukkan kedalam kelompok negara maju. Di sisi lain lagi, negara-negara perokonomian lemah atau negara berkembang masih terlalu sibuk bergelut dengan peningkatan kesejahteraan nasional, pembayaran hutang luar negeri, memerangi kemiskinan, pembenahan sistem pengelolaan negara, pembasmian korupsi, dan banyak masalah lainnya.

Selama ini Amerika Serikat semakin merentangkan hegemoninya dengan selalu mencap bahwa budaya Amerika adalah budaya global atau dikenal dengan istilah universal culture. Hal ini tidak lain agar masyarakat dunia nantinya akan semakin mudah menyerap produk-produk buatan Amerika Serikat. Ditambah, negara-negara Eropa Barat semakin berusaha mengkokohkan ekslusifitas mereka dengan memantapkan Uni Eropa, mulai dari persamaan mata uang, pemerataan ekonomi, hingga saat ini yang sedang diusahakan adalah satu sistem hukum.

Di sisi lain, negara-negara perekonomian menengah yang mulai menanjak menjadi negara industri, seperti Australia, China, India dan Brazil, berupaya keras agar mereka diterima masuk ke dalam lingkaran kelompok negara-negara industri/maju. Gerakan politik mereka pun selalu ditentang oleh negara-negara industri konvensional karena Amerika Serikat dan 6 negara lainnya merasa tidak perlu lagi ada penambahan di antara kelompok mereka.

Sementara nasib negara-negara berkembang-lemah yang menjadi anggota WTO dipastikan akan semakin terpuruk jika perlahan-lahan akhirnya mereka meratifikasi aturan-aturan baru WTO. Solusinya bisa saja dengan keluar dari keanggotaan WTO. Namun hal ini memang sesuatu yang bersifat dilematis karena di satu sisi kekuatan politik negara berkembang-lemah tidaklah kuat, bahkan banyak negara yang sama sekali tidak punya kekuatan politik. Di sisi lain, tanpa menjadi anggota WTO berarti alamat kegiatan perdagangan internasional negara tersebut akan mengalami banyak hambatan, terutama masalah tarif dan akses internasional.

Terkait dengan Indonesia, menurut gue seharusnya asas politik luar negeri yang bebas aktif dapat menunjang Indonesia untuk menjadi pemimpin di berbagai grup regional atau kelompok spesifik yang tidak melibatkan negara industri atau maju, seperti ASEAN, OPEC (jika Indonesia masuk jadi anggota lagi) dan Non Blok. Maksudnya, jika Indonesia mempunyai andil yang besar di kelompok-kelompok tersebut maka Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk dapat mensolidkan dan mengarahkan negara-negara lain agar sejalan dengan konsep dan tujuan kita. Jika hal ini terjadi maka kekuatan politik Indonesia dan negara-negara yang mengikuti arahan Indonesia akan mampu mengimbangi kekuatan politik negara maju di kancah WTO. Nah disitulah bargaining position kita tidak lagi dapat dilihat sebelah mata. Niscaya WTO tidak lagi menjadi sesuatu yang banyak merugikan namun sesuatu yang dapat diambil keuntungannya.

Bayangkan saja apabila Indonesia mampu mengarahkan negara-negara anggota Non blok yang berjumlah 114 negara, ditambah ASEAN dengan 10 negara dan populasi mencapai 554 juta jiwa, maka paling tidak Cina dan India akan akur dengan aturan main Indonesia karena kedua negara ini mempunyai banyak sekali keterkaitan secara regional. Hal ini akan membuat Amerika Serikat dan kelompok negara majunya akan mendapatkan kekuatan politik yang berimbang di dalam kancah WTO.

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s