Implikasi Terbitnya SKB 3 Menteri

Topik hangat..topik hangat..topik hangat…masih panasss! Ya, inilah topik hangat saat ini di Indonesia. Gue yakin minggu-minggu ini banyak situs blog akan dihiasi oleh topik ini, belum lagi berita di tivi dan media massa lainnya.

Nampaknya pertempuran argumentasi politik antara pendukung Pembubaran Ahmadiyya dan AKKBB akan semakin terfokus pada pedoman SKB 3 Menteri ini. Silahkan disimak sejenak poin-poin tersebut:
Dari kompas.com :

Keputusan Bersama Menteri Agama No 3 tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep- 033/A/JA/6/2006, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Kesatu: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Kedua: Memberi peringatan dan memerintahkan penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Ketiga: Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Keempat: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Kelima: Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan atau perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam: Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksaksanaan Keputusan Bersama ini.

Ketujuh: Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008

Menteri Agama Muhammad M Baysuni
Jaksa Agung Hendarman Supandji
Menteri Dalam Negeri H Mardiyanto

Implikasinya:

  1. Berhubung SKB ini merupakan keputusan politik, maka aspek hukumnya harus diperkuat dan dipertegas agar tidak menjadi bias di masyarakat dalam kaitan implementasi poin-poin tersebut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak segera diurus, maka social cost (meminjam istilah dari teori Ekonomi Makro) yang terjadi akan mengarah pada negatif. Bayangkan saja apabila elemen masyarakat bergerak sendiri dengan interpretasi SKB yang berbeda-beda.
  2. Berhubung SKB ini bersifat sangat spesifik maka Pemerintah, sebagai penyelenggara Negara, seharusnya langsung membuat follow up untuk mengantisipasi konflik horisontal dan sosial di masyarakat. Mungkin Pemerintah bisa langsung menghimpun para ulama dan tokoh Islam untuk kemudian menghimbau mereka agar mulai mendekati warga Ahmadiyya dan agar mereka melakukan bimbingan keagamaan supaya JAI kembali ke jalan Islam yang benar.
  3. Masyarakat, khususnya yang beragama Islam, mungkin akan semakin phobia dengan JAI dan ‘pengkotakkan’ warga akan terjadi. Untuk itu, gue berharap agar kita dapat merangkul saudara-saudara kita JAI dan mengembalikan mereka ke ajaran yang benar. Bagaimanapun JAI masih saudara se-Tanah Air yang harus kita hormati hak kewarganegaraannya.
  4. Berbagai media massa akan fokus memberitakan dampak SKB dengan berbagai versi ulasannya pula. Media massa (sebagai pencetus public opinion dan perusahaan dengan penanaman saham investor asing dengan berbagai kepentingannya) seharusnya dapat dirangkul Pemerintah agar memberitakan berbagai hal positif yang menghormati isi SKB ini. Takutnya, akibat pemberitaan media massa yang subyektif malah mengantarkan masyarakat kepada perpecahan bangsa.
  5. Beberapa kelompok JAI akan mencari suaka politik ke negara lain. Saran gue, suruh minggat ke laut aja deh bagi mereka yang minta suaka politik. Pengecut seperti itu tidak layak jadi warga negara Indonesia! Padahal masalah ini khan masalah rumah tangga Indonesia dan JAI juga warga negara Indonesia, jadilah warga yang baik dan selesaikan semua masalah dengan jalan dialog. Lagian AKKBB khan masih melindungi JAI, ya jangan ‘ngemis’ ke negara lain untuk membantu Anda donk!
  6. Umat Islam akan semakin kritis. Untuk itu, gue sarankan agar penganut non-Muslim dimohon untuk tidak ikut campur urusan ini karena masalah JAI merupakan urusan rumah tangga warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Yang penting, bagaimana masalah ini cepat selesai dan kita dapat kembali fokus membangun untuk mencapai ‘INDONESIA BISA’.

Masa sih gini-gini terus masalah di Indonesia…payah! Kalo nggak korupsi, demo Pilkada, masalah agama, gosip artis, perselingkuhan politik, sekolah ambruk, bencana alam…aduuuh…kapan mau majunya nih Indonesia??? *sedih mode

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s